Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam mendukung penerapan Wajib Belajar (WAJAR) 12 tahun, menerapkan empat strategi dengan mengajak peran serta pemerintah daerah. Strategi pertama, mengajak peran serta pemerintah daerah dalam mewujudkan pendirian sekolah menengah di setiap kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK.
“Saat ini masih ada sekitar 900 kecamatan masih belum memiliki SMA atau SMK. Ini menjadi kendala di dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak di setiap kecamatan,” demikian disampaikan Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Thamrin Kasman dalam acara diskusi pendidikan yang diselenggarakan oleh ACDP Indonesia, di kantor Kemendikbud, Rabu (12/08/2015).
Strategi pertama ini, Thamrin mengatakan, akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dalam penyedian lahan untuk pembangunan SMA atau SMK di kecamatan yang masih belum memiliki fasilitas pendidikan menengah. “Untuk membangun gedung baru SMA atau SMK masih membutuhkan lahan sekitar 12 juta meter persegi,” ujar Thamrin.
Strategi kedua, Thamrin mengatakan, Kemendikbud menjadikan SMA atau SMK sebagai program pendidikan wajib diambil bagi siswa dan siswi setelah lulus dari jenjang pendidikan SMP. Dahulu, kata dia, SMA atau SMK hanya sebagai pilihan bagi para siswa untuk melanjutkan, atau tidak melanjutkan. “Siswa bisa memilih untuk tidak melanjutkan ke jenjang SMA dan bekerja, namun saat ini untuk melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK sudah diwajibkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah memberikan bekal kepada anak-anak untuk bisa bersaing di dalam masyarakat dunia,” jelas Thamrin.
Menurut Thamrin yang paling menarik adalah strategi ketiga. Pada strategi ini para siswa dan siswi diberikan pandangan bahwa melanjutkan jenjang pendidikan akan menjadi pengalaman yang menarik. Sekolah akan diminta mengadakan acara khusus merayakan kelulusan siswa. “ Pemerintah akan meminta sekolah untuk melakukan perayaan kelulusan. Ini bisa memicu anak-anak untuk bisa bersemangat dalam menyelesaikan pendidikannya sampai selesai, dan tidak putus di tengah jalan,” tutur Thamrin.
Strategi terakhir sebagai upaya mendukung para siswa dan siswi meneruskan pendidikannya sampai tamat pendidikan 12 tahun, pemerintah memberikan bantuan biaya operasional seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Biaya bantuan ini sebagai upaya menjamin tidak adanya lagi pungutan-pungutan di sekolah, sehingga anak-anak Indonesia bisa bersekolah,” ucap Thamrin.
“Bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, pemerintah menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP ini bisa membantu siswa dan siswi dalam perjalanan mereka dari rumah menuju sekolah, atau membantu kelengkapan siswa selama sekolah,” jelas Thamrin.
Seperti yang pernah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebelumnya bahwa Wajib Belajar atau Wajar 12 tahun memiliki sejumlah target dengan harapan pada 2019 mendatang bisa tercapai, seperti tersedianya perpustakaan di semua sekolah (100%).
Untuk perpustakaan sekolah, jumlah perpustakaan saat ini sebanyak 9.750 unit dengan tingkat kepemilikan 79 persen. Ditargetkan pada 2019 dari 14.311 sekolah yang ada, semuanya sudah memiliki perpustakaan atau menjadi 100 persen.
Untuk laboratorium kimia, saat ini hanya terdapat 5.451 unit atau 44 persen dari semua SMA yang tersebar di Indonesia, sehingga pada 2019 ditargetkan mencapai 100 persen kepemilikannya.
Sedangkan untuk laboratorium fisika, saat ini terdapat 5.970 atau 48 persen sehingga ditargetkan pada 2019 terdapat 12.879 SMA yang memilikinya atau naik menjadi 90 persen.
Untuk laboratorium biologi saat ini dimiliki 7.621 SMA atau 50 persen dan ditargetkan menjadi 80 persen. Laboratorium komputer dimiliki 7.706 SMA atau 63 persen dan ditargetkan menjadi 100 persen. (Sumber : www.kemdikbud.go.id)
Tag :
berita
0 Komentar untuk "EMPAT STRATEGI UNTUK MENDUKUNG WAJIB BELAJAR 12 TAHUN"